Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Balitbang KP 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2015, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Road map tersebut merupakan tahapan kedua dari grand desing reformasi birokrasi 2010-2025. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang baik dinamis.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance ) dan dinamis merupakan tuntutan masyarakat dewasa ini.  Hal ini sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat serta semakin mudahnya interaksi dengan masyarakat internasional sebagai bagian dari globalisasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mensyaratkan kinerja birokrasi yang memiliki daya saing yang tinggi.

Dalam sistem birokrasi saat ini, masih marak praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang cenderung sering terjadi dan seperti hal yang lumrah. Situasi ini mengakibatkan masyarakat harus membayar lebih mahal atas layanan birokrasi (high cost economic), yang berimplikasi kepada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi (RB) melalui Grand Design RB Nasional 2010 – 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010) dengan tujuan: “Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara”.

Program ini dijabarkan melalui Road Map RB lima tahunan yang pada tahap awal dilakukan untuk periode 2010 – 2014 (PermenPAN dan RB No. 20 Tahun 2010), meliputi 8 area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) ditambah 1 pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk menjamin agar pelaksanaan RB dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Balitbang KP merupakan organisasi pemerintahan dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana dalam menjalankan urusan birokrasinya juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang hampir sama dengan instansi pemerintah lainnya.

Dalam era globalisasi, Balitbang KP dituntut untuk selalu melakukan inovasi, sehingga organisasi harus menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai asset utama, kreativitas design serta kapabilitas kunci, serta perubahan peran manajerial sebagai kebutuhan. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi di lingkungan Balitbang KP, perlu melanjutkan reformasi birokrasi tahap sebelumnya. Reformasi birokrasi tahap kedua akan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2015-2019. Reformasi birokrasi tahap lanjutan merupakan suatu keharusan untuk mempertahankan hal-hal baik yang sudah dilaksanakan dan memberbaiki hal-hal yang masih dianggap belum baik. Perbaikan dan penyempurnaan ini diharapkan berimplikasi pada perbaikan kinerja birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025 akan terwujud birokrasi Balitbang KP yang bersih, akuntabel, efisien, efektif, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi 2015-2019, Balitbang KP telah menyiapkan strategi dan program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Balitbang KP di berbagai kebijakan dalam delapan area perubahan. Hasilnya tentunya adalah peningkatan dan perubahan positif di berbagai bidang, baik yang terkait dengan internal organisasi Balitbang KP maupun dengan peningkatan kinerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di lingkungan Balitbang KP ini dimaksudkan sebagai arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balitbang KP secara sistematis dan konsisten untuk periode tahun 2015 - 2019.

Tujuan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di lingkungan Balitbang KP adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien, efektif, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

BAB II

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT

CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2014

Secara umum Balitbang KP telah berhasil melaksanakan program/kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Laporan Reformasi Birokrasi Balitbang KP. Pelaksanaan dalam masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:

  1.          Manajemen Perubahan

Terdapat lima kegiatan berkaitan dengan Manajemen Perubahan, yaitu:

  1.       Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi

Selama periode 2010-2014 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi KKP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

  1.       Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

1)     Membuat rencana aksi program Road Map Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2015-2019.

2)     Melaksanakan rencana aksi program reformasi birokrasi dengan mengacu pada Road Map RB KKP Tahun 2010-2014 yang telah disusun.

  1.       Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

1)     Peningkatan keterlibatan aktif dan berkelanjutan pimpinan tertinggi pada pelaksanaan reformasi birokrasi.

2)     Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai Balitbang KP.

3)     Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor .....

4)     Mengoordinasikan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) pegawai untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu di lingkungan Balitbang KP.

  1.          Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dua kegiatan yang berkaitan dengan penataan peraturan perundang-undangan Balitbang KP adalah:

  1.       Harmonisasi

1)     Pemetaan peraturan secara komprehensif melalui langkah-langkah:

  •        Mendata peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan internal KKP.
  •        Mengindentifikasikan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan nasional.
  •        Mengidentifikasikan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

2)     Harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan melalui:

  •        Pengkajian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  •        Identifikasi kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan guna mengatasi kekosongan hukum.

3)     Legalisasi (regulasi dan deregulasi) yang dilakukan melalui:

  •        Revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan baik internal kementerian maupun perundang-undangan nasional.
  •        Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatasi kekosongan hukum.
  1.       Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

1)     Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan selama periode 2010-2014 telah ditetapkan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan.

  1.       Penataan dan Penguatan Organisasi

Terkait dengan Penataan dan Penguatan Organisasi, Balitbagn KP telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang meliputi:

1)        Restrukturisasi/Penataan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Ballitbang KP sesuai dengan perkembangan yang ada. Elemen yang menjadi obyek penataan organisasi Balitbang KP adalah nomenklatur, kesesuaian struktur dengan kinerja, jabaran tugas dan fungsi, beban kerja, dan bagaimana meng-address kelompok jabatan fungsional pada setiap unit kerja. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja KKP.

  1.       Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu:

1)        Business Process dan SOP. Balitbang KP telah memiliki SOP pada masing-masing satuan kerja, namun belum berdasarkan peta business process. Berikut ini adalah jumlah SOP yang dihasilkan oleh Balitbang KP berserta Monitoring dan Evaluasinya:

NO

UNIT ESELON I

SOP YANG DI MONEV

2011

2012

2013

2014

Jumlah

1

Balitbang KP

351

10

992

996

6

 

2)        E-government.

                 Balitbang KP telah menerapkan manajemen berbasis teknologi informasi untuk mendukung kinerja yang efektif dan efisien dalam kerangka RB. Strategi dan rencana pengembangan IT Balitbang KP telah dituangkan dalam dokumen KAK dan RKAKL. Dalam kaitan tersebut, KKP telah membangun sejumlah aplikasi untuk mendukung penerapan e-government.

Beberapa aplikasi unggulan Balitbang KP sebagai berikut:

DAFTAR APLIKASI SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN INTERNAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PROSES BIROKRASI

NO

UNIT KERJA

NAMA SISTEM INFORMASI

NAMA DOMAIN

KET

34

Balitbang KP

Sistem Informasi Program Monev

http://sipmonev.litbangkp.kkp.go.id/

 

35

Balitbang KP

Program Balitbang

http://program.litbangkp.kkp.go.id/

 

36

Balitbang KP

Sistem Mandiri Depository Data

http://simandeta.litbang.kkp.go.id/

 

3)        Keterbukaan Informasi Publik.

Balitbang KP berupaya memberikan informasi publik yang terbaik dan terpercaya melalui website Balitbang KP dan media sosial, dan juga telah secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

  1.                Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, Balitbang KP telah melaksanakan sejumlah upaya, yakni:

1)        Penataan Sistem Rekruitmen Pegawai

Rekrutmen pegawai KKP berjalan secara transparan dan dapat dipercaya dengan pemberlakuan standar ISO 9001:2008 yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai melalui pendaftaran seleksi CPNS on-line. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas KKN Pembenahan yang dilakukan oleh KKP yaitu dengan mengembangkan Computer Assisted Test (CAT) sebagai metode tes penerimaan pegawai yang obyektif dan dapat dipercaya.

2)        Analisis Jabatan

Telah melakukan kegiatan analisa jabatan di seluruh jabatan yang ada di lingkungan Balitbang KP.

3)        Evaluasi Jabatan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:

-        Informasi faktor jabatan telah disusun.

-        Peta jabatan telah ditetapkan.

-        Kelas jabatan telah ditetapkan.

4)        Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

5)        Asessment Individu.

6)        Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi.

7)        Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka

-        Adanya lelang jabatan pimpinan tinggi pratama.

-        Adanya lelang jabatan pimpinan tinggi madya.

-        Adanya lelang jabatan administrator.

8)        Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Sistem penilaian kinerja pegawai yang berlaku saat ini yaitu dengan menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), yang dinilai sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan penilaian kinerja individu. oleh karena itu, semenjak bulan Januari tahun 2014, untuk penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) menggunakan aplikasi SiPKINDU (Sistem Informasi Penilaian Kinerja Individu).

9)        Pembangunan/pengembangan database pegawai

Untuk pelaksanaan kegiatan ini Balitbang KP menginduk aplikasi yang dikembangkan Biro Kepegawaian yang telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KKP yang terpadu dan terintegrasi, berbasis web dan user friendly dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan SIMPEG dimulai dengan pembangunan Sistem Database Kepegawaian terkomputerisasi, yang diarahkan mampu berhubungan (inter-koneksi) dengan SIMPEG Nasional.

  1.                 Penguatan Pengawasan Intern

1)        Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting.

-        Program Pengendalian Gratifikasi yang telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan KPK, yaitu pengenalan gratifikasi dan workshop penyusunan aturan pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh para sekretaris Ditjen/Badan/Itjen dan Kepala Biro Setjen, serta penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi yang disaksikan oleh KPK. Penandatangan Komitmen ini sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan terkait dengan pengejawantahan penerapan pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan KKP Yang Transparan, Bersih, Melayani tanpa Korupsi.

-        Untuk terus mensosialisasikan kegiatan pengendalian gratifikasi juga dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KKP dibentuk dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan KKP serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP.

-        KKP mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “Kementerian dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik Tahun 2014“ yang diberikan oleh Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja di Jogjakarta, Selasa 9 Desember 2014.

-        Pada Bulan Agustus 2014, sebagai salah satu perwujudan dari upaya dalam pencegahan korupsi di lingkungan KKP (KKP), KKP bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) tentang Pengendalian Gratifikasi, Salah satu upaya dalam pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian KKP adalah dengan mewujudkan, membangun, dan meningkatkan integritas pelayanan publik melalui pendekatan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

2)        Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

-     Implementasi SPIP diwujudkan dengan dibentuknya Satgas SPI Kementerian yang diikuti dengan pembentukan Satgas SPIP di masing-masing unit Esselon I, dengan tugas menyusun rencana kerja SPI dan melaksanakan SPI di unit kerja Eselon I lingkup KKP.

-     Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK-RI sejak tahun 2007 s.d 2010 terhadap temuan sistem pengendalian intern cenderung meningkat dari sebelumnya opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2010, opini KKP meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian sampai dengan tahun 2014, KKP terus mendapatkan penilaian WTP atas laporan keuangan dari BPK.

-     Nilai integritas KKP

Nilai Integritas KKP merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan KKP. Nilai integritas merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK. Penilaian indikator Nilai Integritas dilakukan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean government

Indikator Kinerja Utama

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Nilai Integritas KKP

7,12

7,46

3)        Penanganan Pengaduan Masyarakat

KKP telah memiliki website untuk pengaduan masyarakat salah satunya melalui sms gateway. Melalui system ini, KKP selalu mengikuti perkembangan melalui beberapa kanal yang dapat di akses masyarakat dengan internet seperti twitter dan suara anda dalam website kkp.go.id. Kini untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan pandangan, saran dan pengaduan, KKP membuat kanal pengaduan dengan Short Message System (SMS) melalui nomor 0812-8613-0101.

4)        Whistle Blowing System

-        Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang dibantu oleh aplikasi Whistleblowing System (WS) sehingga bersifat elektronis. Sebagai wujud dari pelaksanaan WBS, KKP membuat aplikasi Whistleblowing System (WBS). Aplikasi WBS tersebut adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh KKP sebagai salah satu sarana bagi setiap pejabat/pegawai KKP sebagai pihak internal maupun masyarakat luas pengguna layanan KKP sebagai pihak eksternal untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh pejabat/pegawai KKP.

-        Pada tanggal 13 Desember 2014, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KKP.

-        Keputusan Kepala Balitbang KP tentang Pengaduan

5)        Pembangunan Zona Integritas

-        Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan Asisten Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Lingkungan KKP.

-        KKP telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 76/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Unit Penggerak Integritas dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KKP.

-        Balitbang KP mengusulkan 2 unit kerja untuk dilakukan penilaian Wilayah Bebas Korupsi yaitu Balai Penelitian dan Observasi Laut dan Balai Penelitian dan Pengembangan Ikan Hias

Keberhasilan pencapaian target IKU tersebut didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pemberantasan anti korupsi seperti, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat, Penandatanganan Pakta Integritas, Pembentukan Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan membuat himbauan-himbauan untuk menghindari korupsi melalui berbagai media.

  1.                Penguatan Akuntabilitas

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1)        Perencanaan Program dan Kegiatan

-        Kontrak Kinerja untuk tahun 2014 dilakukan pada saat Rakornas KKP 28 Januari 2014

-        Rencana Strategis KKP Tahun 2010-2014 telah diperbaiki menyesuaikan IKU yang disusun dengan pendekatan BSC, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2014, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Renstra Eselon I oleh masing-masing Eselon I

-        IKU KKP Tahun 2010-2014 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/KEPMEN-KP/2014 dan IKU Eselon I telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

-        Dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2014 secara berjenjang mulai dari level 2 sampai level 0. Telah dibangun sistem aplikasi perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id, yang digunakan oleh seluruh unit kerja lingkup KKP.

-        Ditetapkan Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi KKP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20/KEPMENKP/2014.

-        Target kinerja setiap triwulan telah di-entry pada aplikasi “kinerjaku”, dan uraian komponen kegiatannya telah dientry pada aplikasi “simeta”.

-        Telah ditetapkan Keputusan Menteri Nomor 20/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Pengelolam Manajemen Kinerja Organisasi lingkup KKP.

2)        Pengukuran Kinerja

-        Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan online IT yakni aplikasi kinerjaku.kkp.go.id

-        Hasil pengukuran kinerja pada triwulan IV tahun 2013 telah digunakan sebagai bahan penyusunan LAKIP KKP Tahun 2013

-        Sub Tim Pengukuran Kinerja telah melakukan pengukuran kinerja secara triwulanan (termasuk pengukuran sampai tingkat UPT di daerah)

-        Hasil pengukuran kinerja dibahas pada Rapat Pimpinan KKP, untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.

-        Pengukuran kinerja individu pegawai melalui SKP KKP telah dilakukan:

  •            Sesuai PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) = 60% dan Perilaku Kerja = 40%.
  •            Dengan menggabungkan antara IKU individu yang dituangkan dalam kontrak kinerja individu dengan IKU organisasi.
  •            Di-entry menggunakan sistem IT, yakni sipkindu.kkp.go.id (telah di-entry data SKP 88,14 % dari total pegawai sebanyak 10.363 orang).

3)        Pelaporan Kinerja (LAKIP):

-        Menyajikan analisa dan evaluasi capaian kinerja dengan membandingkan antara capaian kinerja masing-masing indikator dengan target tahun berjalan, target sampai akhir RPJMN/Renstra dan prestasi tahun sebelumnya.

-        Menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pusat yang membahas evaluasi kinerja lingkup KKP dan pemantapan rencana kinerja ke depan.

-        telah di up-load pada website KKP

4)        Evaluasi Kinerja AKIP

Di tahun 2014 telah diperluas pelaksanaannya dengan menjangkau hingga UPT di setiap Unit Kerja Eselon I, meliputi evaluasi kinerja program/kegiatan strategis.

berikut ini adalah tabel kualitas akuntabilitas kinerja KKP

Indikator Kinerja Utama

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2014

Tingkat Kualitas Akuntabilitas KinerjaKKP

75,54 (A)

79,65 (A)

  1.                Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terkait program Peningkatan Kualitas Pelayaan Publik, KKP telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sebagai berikut:

1)     Penyusunan SOP Pelayanan Publik di KKP dengan perician sebagai berikut:

-    Balitbang                   : 6 SOP

2)     Penerapan standar pelayanan di KKP dengan perician sebagai berikut:

-    Balitbang                   : 28 SP

3)     Pembuatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dengan nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.

4)     Pengelolaan Pengaduan

Pembuatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KKP. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat dan/atau tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

5)     Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public

Upaya KKP untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya untuk mewujudkan komunikasi dua arah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah ketika menyusun standar pelayanan yang ada di masing-masing unit kerja eselon I dengan mengundang masyarakat kelautan dan perikanan sehingga apabila ada masukan mengenai pelayanan yang harus dilakukan oleh unit pelayanan public kepada masyarakat, dapat langsung diakomodir.

6)     KKP dalam hal ini Balai KIPM Kelas II Semarang memperoleh penghargaan inovasi pelayanan public terbaik pada Tahun 2014 yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB.

7)     KKP meraih penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan public pada Tahun 2014 yang diberikan oleh Ombudsman RI.

  1.     Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Menguraikan gambaran profil birokrasi  yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

  1.     Permasalahan birokrasi pemerintah pusat

Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PUSAT

  1.     Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya.

Balitbang KP telah melaksanakan reformasi birokrasi tahap pertama pada periode tahun 2010-2014. Sehingga reformasi pada tahap sekarang penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019).

 

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

  1.     Penyelenggaraan pemerintah yang dilaksankaan dengan berorientasi pada prinsip kerja efektif, efisien dan ekonomis
  2.     Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk menwujudkan outcomes
  3.     Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja
  4.     Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja diatasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi, secara terstruktur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan
  5.     Sasaran

Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan prioritas

 

  1.     Kegiatan-kegiatan

Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 11 Tahun 2015 tentang Road MAP RB 2015-2019

  1.     Rencana Aksi

Berisikan uraian tentang renana kegiatan reformasi biorkrasi yang akan dilakanakan dalam 5 tahun kedepan. Sesuai dengan priorotas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan quick win, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan

BAB IV

MONITORING DAN EVALUSI

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah pusat.