SIARAN PERS NOMOR. 05/BALITBANGKP/III/2015

BALITBANG KP REKOMENDASIKAN MORATORIUM DAN RASIONALISASI KJA DANAU TOBA DAN WADUK CITARUM

 

JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mengkaji bahwa kegiatan budidaya ikan di Danau Toba (Sumut) dan waduk kaskade Citarum (Saguling, Cirata dan Juanda) di Jabar sudah over eksploitasi. Untuk menjaga kelestarian lingkungan dan demi mendukung keberlanjutan ekonomi masyakat setempat, Balitbang KP merekomendasikan perlunya langkah moratorium dan rasionalisasi  pengelolaan KJA (keramba jaring apung) di dua perairan penting tersebut.

Hasil kajian Balitbang KP, menurut Kepala Balitbang KP Achmad Poernomo pada Selasa (3/3), kegiatan budidaya ikan di perairan Toba dan Citarum sudah berlebihan (over eksploitasi),  jauh melebihi daya dukung alamiahnya.  Produksi ikan budidaya melalui KJA di  Danau Toba tahun 2012, misalnya, sudah  mencapai 75.559 ton. Padahal, daya dukungnya maksimal sekitar 50.000 ton. Artinya terjadi over produksi sekitar 25.500 ton atau kelebihan sekitar 51% dari kapasitas daya dukungnya. Kegiatan budidaya ikan yang berlebihan telah mencemari lingkungan, mengurangi kualitas air, dan mengganggu keanekaragaman hayati di sana.

Untuk diketahui, di danau seluas 112.970 ha dan kedalaman maksimum 529 meter itu terdapat ikan endemik seperti ikan Batak (Neolissochilus thienemanni) yang keberadaannya hampir punah, Rasbora tobana (near-endemic), dan Remis Toba (Corbicula tobae). Ikan Batak yang terancam punah disinyalir disebabkan oleh siltasi, polusi, perubahan tinggi muka air dan ikan introduksi. Jenis ikan asli lainnya adalah Aplocheilus panchax, Nemacheilus pfeifferae, Homaloptera gymnogaster, Channa gachua, Channa striata, Clarias batrachus, Barbonymus gonionotus, B. schwanenfeldii, Danio albolineatus, Osteochilus vittatus, Puntius binotatus, Rasbora jacobsoni, Tor tambra, Betta imbellis, Betta taeniata dan Monopterus albus. Jenis ikan asli lain yang populasinya menurun adalah ikan pora-pora atau undalap (Puntius binotatus).

Kondisi over eksploitasi juga terjadi di waduk kaskade Citarum yang meliputi Saguling, Cirata dan Juanda. Indikasinya adalah meningkatnya beban nitrogen (N) dan fosfor (P) sebagai cemaran dari kegiatan budidaya ikan di ketiga waduk tersebut. Dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan kandungan P. Sebagai contoh, di Djuanda, sebagai waduk paling hilir sungai Citarum, beban P asal dari budidaya ikan KJA meningkat dari 202,81 ton (1995) menjadi 253,25 ton (1998), kemudian 338,94 ton (2005) dan naik tajam menjadi 468,76 ton pada tahun 2012.

Hasil kajian Balitbang KP juga membuktikan bahwa meningginya residu N dan P di kedua kawasan perairan ternyata berkaitan erat dengan terlalu banyaknya unit KJA. Sebagai solusinya, Balitbang KP merekomendasikan adanya rasionalisasi dan moratorium KJA di dua kawasan tersebut. Di Waduk Djuanda, KJA harus dirasionalisasi dari 27.800 unit KJA menjadi 2.364 unit, di Waduk Cirata dari 49.985 unit menjadi  7.037 unit, dan di Waduk Saguling dari 6.980 unit KJA harus diturunkan menjadi 3.625 unit.

Akibat kegiatan budidaya yang berlebihan, jelas Ka Balitbang KP, beberapa permasalahan perikanan maupun lingkungan muncul di perairan waduk Citarum. Antara lain: (a) produksi biomasa ikan budidaya di Waduk Saguling, Cirata dan Djuanda telah melebihi daya dukung perairan yang mengakibatkan peningkatan kesuburan (eutrofikasi) perairan waduk; (b) kematian massal ikan budidaya akibat pembalikan air/umbalan (up-welling); (c) pencemaran perairan dari bagian hulu daerah aliran sungai Citarum dan anak-anak sungainya yang berasal dari limbah rumah tangga, pemukiman, industri termasuk penyuburan perairan (eutrophication) dari budidaya KJA; dan (d) keberadaan ikan asing invasif (alien invasive species) yang diduga berasal dari budidaya KJA yang mendesak populasi ikan asli/ekonomis penting sehingga menurunkan hasil tangkapan dan pendapatan nelayan.

Rekomendasi Rasionalisasi Danau Toba

Jumlah KJA di Toba harus diturunkan sekitar 25.559 ton atau setara dengan 16.700 unit KJA ukuran 4x4x3 m3 dengan asumsi 1 unit KJA menghasilkan rata-rata produksi ikan 3 ton/th. Oleh karena setiap zonasi memiliki kondisi tingkat kesuburan perairan yang berbeda maka jumlah unit KJA untuk setiap kawasan juga berbeda, kawasan budidaya dengan tingkat kesuburan oligotrofik (miskin hara) akan mempunyai daya dukung lebih besar dibandingkan kawasan dengan tingkat kesuburan mesotrofik (kesuburan sedang).

Yang perlu dirasionalisasi tak hanya jumlah. Tapi juga ukuran dimensi KJA. Per tahun 2012, di Toba  telah berkembang sebanyak 7.891 unit KJA yang terdiri dari 152 buah KJA bentuk empat persegi panjang ukuran 12x6 m dan dalam 4 m; 294 buah KJA bentuk silinder ukuran diameter 18 m dan dalam 8 m milik PT Aquafarm Nusantara; 30 buah KJA bentuk silinder ukuran diameter 18 m dan dalam 8 m milik PT Arta Lautan Mulia (ALM); dan 7.500 petak KJA ukuran 4x4 m dan dalam 3 m milik masyarakat.

Setiap kawasan utama budidaya tidak boleh memproduksi ikan lebih besar dari 5.000 ton ikan per tahun atau setara dengan 1.670 unit KJA ukuran 4x4x3 m3. Kawasan budidaya KJA di Haranggaol harus direlokasi dan dikurangi karena sudah melebihi daya dukung dan secara fisik terlalu padat sehingga tingkat trofik di kawasan ini sudah termasuk hypertrofik.

Pada hakekatnya, setiap pemanfaat ekosistem Danau Toba harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya perlu diaplikasikan dengan pendekatan ekosistem (ecosystem approach for fisheries/aquaculture management). Dalam kaitantersebut, beberapa rekomendasi yang perlu diimplementasikan sebagai berikut:

(1)  Jumlah total produksi ikan budidaya KJA maksimum adalah 50.000 ton per tahun yang setara dengan 1.670 unit KJA sehingga tidak melebihi daya dukung Danau Toba. Pada saat ini, jumlah KJA yang ada harus dikurangi dan harus direlokasi serta disitribusikan sesuai dengan 10 kawasan utama yang diusulkan.

(2)  Usulan zonasi untuk pengembangan perikanan berkelanjutan di Danau Toba ini, harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Ekosistem Kawasan Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden.

(3)  Secara administratif perairan Danau Toba termasuk ke dalam 7 kabupaten, oleh karena itu, usulan langkah-langkah pengelolaan dan zonasi ini perlu ditindaklanjuti dan diperkuat dengan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya PERDA pada tingkat kabupaten harus mengacu pada PERDA Provinsi.

(4)  Penerapan zonasi untuk pengembangan perikanan berkelanjutan ini perlu dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan pemanfaatan ekosistem Danau Toba.

(5)  Sistem pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap penerapan zonasi dan dampaknya terhadap keberlanjutan perikanan dan kelestarian ekosistem Danau Toba perlu dikembangkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

 

Gambar 1. Tata ruang ekosistem Danau Toba untuk pengembangan perikanan berkelanjutan

Rasionalisasi Citarum

Pengelolaan perikanan, baik tangkap maupun budidaya ikan KJA Citarum harus dilakukan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem yang berbasis kemitraan sehingga tercapai pembangunan perikanan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis pengelolaan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

a)    Perikanan Budidaya Ikan KJA:

(1)  Rasionalisasi jumlah unit KJA yang boleh beroperasi, di Waduk Djuanda dari 27.800 unit KJA menjadi 2.364 unit, di Waduk Cirata dari 49.985 unit menjadi  7.037 unit dan di Waduk Saguling dari 6.980 unit KJA harus diturunkan menjadi 3.625 unit dan kemudian harus diikuti dengan penataan kembali zonasinya sehingga tidak melebihi daya dukung perairan;

(2)  Kepemilikan KJA untuk setiap kepala keluarga harus didistribusikan secara adil dan rasional sesuai dengan skala ekonomis sehingga tidak ada lagi perbedaan yang mencolok antara satu pemilik dengan pemilik lainnya;

(3)  Pengaturan biomassa ikan yang dipelihara secara adil di antara pembudidaya sehingga total biomassa ikan yang dipelihara tidak melebihi daya dukung.

(4)  Pengembangan regulasi dan diikuti dengan penegakkan hukum melalui pengembangan kemitraan antara pembudidaya KJA dengan Otoritas waduk dan Pemerintah Daerah.

(5)  Pengembangan system peringatan dini bagi pembudidaya melalui Dinas Perikanan dan Otoritas Waduk setelah mendapat rekomendasi dari Lembaga Penelitian.

(6)  Pengembangan prinsip budidaya KJA ramah lingkungan dengan pendekatan ekosistem (ecosystem approach for aquaculture/EAA).

b)    Perikanan Tangkap:

(1)  Penebaran ikan harus dilakukan di ke tiga waduk karena rekrutmen ikan asli secara alami terbatas sehingga stok ikan tidak meningkat akibatnya hasil tangkapan juga rendah masih jauh di bawah potensi produksi alaminya;

(2)  Penebaran ikan harus mempertimbangkan: ketersediaan benih ikan dalam ukuran, kuantitas dan kualitasnya; pemilihan jenis ikan pemakan plankton atau tumbuhan sesuai dengan potensi produksi; system pemanenan yang terrencana; dan tersedianya kelembagaan pengelola dan pengawas. Penebaran ikan bandeng perlu terus dilanjutkan karena terbukti dapat meningkatkan produksi ikan dan sekaligus memperbaiki lingkungan perairan;

(3)  Ikan yang ditebar tidak berdampak negatif terhadap aspek ekonomi, estetika dan lingkungan serta dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

(4)  Pengembangan dan peningkatan kapasitas kelompok pengelola perikanan (kelompok nelayan, kelompok masyarakat pengawas/POKMASWAS, kelompok pemasaran, pengolah dsb).

(5)  Pengembangan monitoring dan evaluasi berdasarkan indikatornya sehingga tercapai pengelolaan bersama secara adaptif (adaptive fisheries co-management) dan berbasis ekosistem (ecosystem approach to fisheries management/EAFM)

Jakarta 3 Maret 2015

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

 

Dr.Ir. Achmad Poernomo, M.App.Sc

Narasumber:

1. Dr. Ir. Achmad Poernomo, M.App.Sc

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

2. Prof. Dr. Hari Eko Irianto

Plt. Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumberdaya Ikan

Telepon: (021) 64711583 Faksimili: (021) 64711438